Pages

Senin, 09 November 2015

Pertemuan ke 2

Pembagian Hukum Pidana (lanjutan)
2.       Hukum Pidana Objektif dan Hukum Pidana Subjektif
a)     Hukum Pidana Objektif
Hukum Pidana yang sedang berlaku atau Hukum Pidana Positif (ius poenale). (Simons)
Menurut Prof. Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana dalam artian Objektif (ius poenale) meliputi:
·         Perintah dan larangan, yang atas pelanggarnya atau pengabaiannya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan Negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
·         Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi………….
·         ………….
·         …………. (Mohon maaf karena catatan saya yang bagian ini kurang lengkap)
(Silahkan baca buku Prof. Andi Zainal Abidin dengan judul “Hukum Pidana I”)
b)     Hukum Pidana Subjektif
Hak dari Negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap suatu peraturan dengan hukuman. Hukum Pidana Subjektif disebut pula ius poeniendi.
Menurut Hazewinkel Suringa, Hukum Pidana Subjektif (ius poeniendi) merupakan peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

3.       Hukum Pidana Umum (Algemene Strafrecht) dan Hukum Pidana Khusus (Byzonder Strafrecht)
a)     Hukum Pidana Umum
Hukum Pidana yang dibuat dan berlaku untuk semua kalangan
b)     Hukum Pidana Khusus
Hukum Pidana yang dibuat untuk hal dan/atau berhubungan dengan perbuatan khusus atau orang tertentu (Golongan Khusus)
Hukum Pidana Khusus mempunyai hukum acara tersendiri, sehingga memiliki perbedaan dengan KUHAP.


D.     Pengertian TINDAK PIDANA
(Strafbaarfeit)



a)      Simons :  Kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.
Rumusannya lengkap dan didukung oleh Jonkers dan Utrecht meliputi :
1.       Diancam dengan pidana oleh hukum
2.       Bertentangan dengan hukum
3.       Dilakukan oleh orang yang bersalah
4.       Dengan itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya
b)     Moeljatno :  Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
c)      Van Hamel :  Kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
d)     Vos :  Suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberi pidana, jadi suatu kelakuan manusia yang pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.

Catatan
Rumusan itu tidak merinci tentang :  “Melawan hukum”, “Dilakukan oleh orang yang bersalah” dan “Diancam dengan pidana”

Sources :

Abidin, Andi Zainal. 1995. Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika 

0 komentar:

Posting Komentar